Remahan.com

Tunak Asap

REMAHAN.com - RIAU. Lagi-lagi diselimuti oleh tebalnya asap dari kebakaran hutan. Sehingga akibat dari kebakaran hutan tersebut banyak warga menderita sakit seperti sesak nafas dan lainnya.

Kebakaran hutan tersebut terjadi ketika musim panas atau kemarau atau itu ulah manusia sendiri saya tidak tahu.

Namun kebakaran hutan di Provinsi Riau bukan hanya kali ini saja terjadi, namun sudah hampir setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan.

Sehingga asap tebal menyelimuti kota Pekanbaru, dan ini sangat menganggu kelangsungan pendidikan anak-anak ketika asap tebal menyelimuti mereka saat belajar.

Bencana ini seharusnya tidak terjadi lagi. Seharusnya pemeritah provinsi Riau sudah siaga satu ketika musim panas tiba. Pemerintah Sudah harus menurunkan pasukan atau pemadam kebakaran di setiap titik hutan yang ada di Riau sebelum kebakaran hutan itu terjadi, agar ketika kebakaran hutan terjadi api, sudah bisa langsung di padamkan sebelum asap tebal menyelimuti Riau.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Nah, dalam pertanggungjawaban ketika asap tebal dari kebakaran hutan itu banyak membuat banyak warga menderita sakit, atau meninggal, dalam hal ini ketika ada warga yang sakit atau kehilangan nyawa akibat asap dari kebakaran hutan tersebut, apakah pemerintah bertanggung jawab?

Menurut Undang-undang 24 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan, atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Oleh karena itu sudah dipastikan setiap bencana merupakan kerugian bagi penduduk maupun pemerintah daerah setempat. Penduduk kehilangan harta benda, surat-surat berharga, dan tentunya dampak psikologis yang berbahaya bagi kelanjutan kehidupan mereka.

Dalam UU Penanggulangan Bencana yang disahkan pada 2007, jelas mencantumkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dan penanggulangan bencana dilakukan pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Menurut pasal 6 UU Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Pasal tersebut merinci dengan jelas bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memulihkan kondisi dari dampak bencana dan tahap ini dilakukan dalam tahap pasca bencana atau periode setelah tanggap darurat.

Jika Pemerintah tidak menjalankan sesuai UU. 2007, maka pemeritah telah melanggar uu tersebut dan masyarakat berhak menutut hak PN, karena sudah melanggar aturan tersebut.

Masyarakat dan pemeritah itu (equality before of the law). Semua sama Dihadapan Hukum. Dan kita tinggal di negara hukum. (justice For all)

Sudah seharusnya Pemerintah memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di Provinsi Riau mengenai kebakaran hutan. Misalnya, terkait air dan energi.

Baca: Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Daur ulang air dan efisiensi energi merupakan hal yang sangat penting. Menerapkan teknologi pengolahan air untuk membersihkannya kembali dan meminimalkan kandungan limbahnya. Menjaga penggunaan air di bawah panduan yang diterapkan oleh pemerintah. Melakukan daur ulang limbah untuk menghasilkan energi dan pada saat yang sama mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

Oleh: Zulfami
Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau; Aktivis HMI.

729 0

Artikel Terkait

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau
Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Remizen

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan
Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Remizen

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Merisaukan Omnibus Law
Merisaukan Omnibus Law

Remizen

Merisaukan Omnibus Law

Artikel Lainnya

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020
Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Remizen

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019
Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Remizen

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Komentar