Remahan.com

Pijar Melayu Ragukan Gubernur Riau Tertibkan Lahan llegal Korporasi

REMAHAN.com - Pernyataan Gubernur Syamsuar belum lama ini yang berjanji akan menertibkan lahan ilegal milik korporasi di Provinsi Riau mendapat dukungan dari Pijar Melayu.

"Kami menyadari sepenuhnya persoalan utama di Provinsi Riau adalah persoalan lahan, baik ketimpangan kepemilikan lahan antara masyarakat baik kalangan petani biasa dengan petani berdasi dan korporasi perkebunan. Keberadaan lahan yang luas yang disinyalir Gubri mencapai 1 juta hektar merupakan bukti keruwetan sistem pertanahan di tanah bumi Melayu Riau," ujar Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani dalam rilisnya yang diterima redaksi Remahan.com, Kamis (15/08/2019).

Meskipun demikian, Rocky menyangsikan pernyataan Gubri tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan konkret sehingga menyelesaikan benang kusut masalah pertanahan di Riau.

"Jangan-jangan pernyataan tersebut sekedar pernyataan emosional yang dikemukakan dikarenakan sengkarut kabut asap di Riau yang kini menjadi sorotan Nasional. Apalagi Gubri tidak merinci dugaan keterkaitan karhutla dengan keberadaan lahan ilegal," kata Ketua PW HIMMAH Riau ini menambahkan.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Lebih lanjut Rocky mengemukakan, persoalan agraria di Riau sebenarnya telah diselidiki secara mendalam oleh pansus monitoring dan evaluasi perizinan lahan DPRD Riau yang diketuai Suhardiman Amby dan menemukan begitu banyak lahan perkebunan tanpa HGU sehingga menunggak pajak.

"Kami menantang Gubernur Riau untuk meneruskan temuan tersebut kejalur hukum agar rakyat Riau tahu bahwa Gubri tidak hanya berani memperkarakan suporter PSPS namun juga berani berhadapan dengan mafia perkebunan yang memiliki back up kuat," ujar Mahasiswa Pasca Sarjana UIR Jurusan Manajemen Agribisnis ini.

Kendati demikian, Rocky menegaskan komitmen untuk satu barisan dengan siapapun yang memiliki kemauan politik untuk mewujudkan keadilan pertanahan di Provinsi Riau termasuk mendukung langkah Gubernur Syamsuar untuk perang dengan mafia pertanahan dan perkebunan.

"Kami meyakini bahwa karhutla berhubungan erat dengan keberadaan lahan ilegal dan lemahnya penegakan hukum. Jika 2 hal ini tidak ditangani, maka yang akan terjadi hanya pengulangan bencana asap”. Tutup Rocky mengakhiri. Rls/Rm

112 0

Artikel Terkait

Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan
Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Remizen

Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Remizen

Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau
Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Remizen

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Artikel Lainnya

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan
Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Remizen

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Merisaukan Omnibus Law
Merisaukan Omnibus Law

Remizen

Merisaukan Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Komentar