Remahan.com

Penjaringan Calon Kepala Daerah 2020: Akankah untuk Kepentingan Rakyat?

REMAHAN.com - Meski proses pemilihan kepala daerah serentak 2020 akan dilaksanakan 23 September tahun depan, beberapa partai politik di Riau telah mempersiapkan diri dalam menjaring figur-figur potensial untuk berlaga di daerahnya masing-masing.

Sejumlah partai politik telah menetapkan syarat dan ketentuan kepada calon yang datang ke parpol berlandaskan ideologi dan asas partai demi mendapatkan calon kepala daerah yang sesuai dan layak ditawarkan ke publik.

Dalam hal ini, partai politik tentunya lebih memprioritaskan kader partai masing-masing demi mengamankan kepentingan partai politik di eksekutif dalam periode kepemimpinan daerah 5 tahun yang akan datang.

Walaupun tidak tertutup peluang bagi kalangan birokrat, intelektual, cendikiawan maupun pengusaha.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Komitmen politik antara kandidat dan partai pengusung tidak dapat kita nafikan di era demokrasi terbuka seperti sekarang ini yang akan membuka celah tercederainya amanat rakyat.

Partai politik harus mampu menjadi etalase dalam menerawang keinginan publik terhadap calon kepala daerah. Penentuan calon kepala daerah yang akan diusung oleh parpol harus dilihat juga rekam jejak, penerimaan publik dari sisi popularitas dan elektabilitas figur, kemampuan dan kapasitas personal yang mampu menjawab tantangan daerah.

Proses suksesi kepemimpinan daerah jangan dijadikan sebagai komoditas politik. Saat ada kepentingan banyak yang mengatasnamakan rakyat, namun di luar waktu pemilihan seakan-akan tidak peduli dengan kepentingan rakyat.

Partai politik harus benar-benar cermat dalam melakukan proses penjaringan. Jangan suguhkan masyarakat dengan calon yang tidak dikenal ataupun calon yang tingkat penolakannya tinggi dimasyarakat, bagai memilih kucing dalam karung.

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Figur pilihan Parpol tidak sama dengan figur pilihan rakyat. Jika para calon hasil penjaringan partai politik adalah figur yang diharapkan masyarakat, maka dengan sendirinya tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi yang akan menjadi legitimasi pemeritahan daerah di mata publik baik dikancah lokal maupun nasional.

Tanpa kita menafikan UU Pilkada juga memberikan kesempatan bagi calon perseorangan, tujuan penawaran calon kepala daerah kepada masyarakat tiada lain demi memberi kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.H

Oleh: Herman Susilo; Direktur Pusat Riset Pemilu dan Demokrasi (SELARAS)

108 0

Artikel Terkait

Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Remizen

Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau
Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Remizen

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan
Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Remizen

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Artikel Lainnya

Merisaukan Omnibus Law
Merisaukan Omnibus Law

Remizen

Merisaukan Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020
Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Remizen

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Komentar