Remahan.com

Pelantikan Anggota Legislatif DPR/DPD dan MPR: Tantangan dan Harapan

REMAHAN.com - Tanpa terasa, lima tahun sudah Anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2014-2019 menjabat. Dan tanggal 27 September 2019 yang lalu, MPR RI melaksanakan Rapat Paripurna Sidang Laporan Kegiatan MPR lima tahunan.

Serta disusul, Senin 30 September 2019, DPR RI juga mengadakan Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang sekaligus Penyampaian Laporan Kegiatan DPR RI periode 2014-2019 oleh Ketua DPR RI.

Banyak tugas yang telah dituntaskan oleh Anggota DPR RI periode 2014-2019. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa juga meninggalkan cukup banyak pekerjaan rumah. Terutama produk legislasi berupa beberapa Rancangan Undang-Undang yang terpaksa ditunda.

Selasa 1 Oktober 2019, Anggota DPR/DPD dan MPR terpilih periode 2019-2024 secara resmi telah dilantik.Dalam suasana yang berbeda dari pelantikan Anggota DPR/DPD dan MPR periode-periode sebelumnya. Dimana diwarnai oleh demonstrasi dari adik-adik mahasiswa dan sekelompok masyarakat dari berbagai elemen yang menolak undang-undang yang mereka anggap kontroversial.

Dalam padangan saya, dari tiga fungsi Anggota legislatif, yakni pengawasan, anggaran dan legislas, maka ekspektasi masyarakat terhadap tugas legislasi Anggota legislatif justru yang paling banyak disorot.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Bukan saja capaian kuantitas produk legislasi yang bisa dihasilkan, tetapi juga kualitas produk legislasi menjadi perhatian, karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Mungkin ini akan menjadi tantangan utama bagi Anggota legislatif kedepan.Tetapi menurut saya, yang paling penting bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa membahas undang-undang harus melalui mekanisme dan Proses yang panjang.

Mulai dari pengajuan undang-undang yang harus disertai naskah akademik, kemudin setelah mendapat persetujuan bersama pemerintah dengan DPR, yang tentu disertai dengan surat Presiden. Maka masukan-masukan dari masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum.

Selama ini, lebih dari cukup untuk melibatkan masyarakat dalam membentuk undang-undang.

Satu hal yang juga perlu ditegaskan bahwa, dalam membahas Rancangan Undang-undang, harus dilakukan bersama antara Pemerintah dengan DPR.

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Hakekatnya, pengusulan Rancangan Undang-Undang juga sudah melibatkan partisipasi masyarakat. Karena RUU bisa diusulkan oleh Pemerintah atau dari legislatif dalam hal ini oleh Anggota DPR Komisi dan Baleg, serta tentu saja oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), jika menyangkut otonomi.

Intinya, terkait dengan fungsi legilaslasi ini, yang paling penting dan menjadi tantangan utama Anggota legislatif periode 2019-2024, adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan fungsi Anggaran dan Pengawasan?

Menurut saya, kedua fungsi ini bersifat normatif. Karena terkait dengan fungsi Anggaran misalnya, DPR hanya ikut membahas usulan dari Pemerintah yang dirumuskan berdasakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan sesuai hasil judisial review Mahkamah Konstitusi, bahwa Anggota DPR tidak boleh ikut membahas Anggaran sampai satuan tiga.

Fungsi pengawasan tentu akan menjadi tugas rutin Anggota legislatif DPR maupun DPD. Baik melakukan Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Dengar Pendapat Umum, serta tentu saja melalui kunjungan kerja pada saat reses ataupun Kunjungan Kerja Spesifik.

Baca: Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Bagaimana dengan tugas Anggota DPR atau DPD ketika berfungsi sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat?

Saya berpendapat bahwa dalam hal tanpa adanya usulan yang mendesak oleh dua pertiga oleh Anggota MPR RI untuk melaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, maka tentu saja tugas penting utama Anggota MPR RI adalah bagaimana mensosialisasikan Empat Pilar Nilai-Nilai Kebangsaan. Antara lain Pancasila, Undang-undang Dasar Negara 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, kita berharap Anggota legislatif DPR, DPD dan MPR RI akan mampu mendorong Pemerintah dapat mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUDN 45. Yakni, Melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahtraan umum, Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh: IR.HM.Idris Laena. MH; Anggota DPR/MPR Dapil Riau 2 Fraksi Partai Golkar

162 0

Artikel Terkait

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau
Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Remizen

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan
Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Remizen

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Merisaukan Omnibus Law
Merisaukan Omnibus Law

Remizen

Merisaukan Omnibus Law

Artikel Lainnya

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020
Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Remizen

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019
Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Remizen

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Komentar