Remahan.com

Merisaukan Omnibus Law

REMAHAN.com - Baiknya Omnibus Law akan mempermudah perizinan dalam investasi dan pembukaan industri atau usaha bagi asing di dalam dunia perencanaan. Bisa disebut penyusunan RDTR OSS.

Terutama sekarang perang pasar dagang Cina dan Amerika memanas. Akan banyak penarikan perusahaan dari Cina dipindahkan.

Nah, pertimbangan utama, apakah dalam omnibus itu melindungi eksistensi warga Indonesia. Seperti diizinkan perusahaan berdiri dengan syarat 60% karyawan harus warga Indonesia. Dari level pekerja sampai managerial?.

Diizinkan perusahaan berdiri dengan batas produksi, batas ekspor dan lainnya. Tujuannya untuk melindungi industri mikro milik WNI. Agar produksi mereka tidak colaps yang membuat harga jadi tidak stabil.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Bagaimana penataan omnibus pada masyarakat dalam investasi. Batas kekuatan besar investor hanya sampai mana boleh intervensi dalam kebijakan sebuah bisnis/perusahaan WNI. Karena kebanyakan investor yang semena-semena dalam perubahan (modal uang, harga diri diinjak-injak).

Tata keloloa perizinan dalam omnibus law harus mematuhi Rancangan Ruang yang sudah disusun para planner PWK se-Indonesia.

Nah rumornya. AMDAL, UKL/UPL akan dihilangkan demi melangsingkan birokrasi. Artinya tidak akan ada pertimbangan pada pengelolaan lingkungan.

Mari kita berkaca pada Cina yang mengembangkan bisnis dan industry. Betapa banyak lingkungan mereka rusak. Bisa di cek bukti dari organisasi investigate Independent seperti WWF, WRI, UNDP. Banyak kegiatan perusahaan asing hanya mementingkan uang masuk, tapi tidak mempertimbangkan keharmonisan lingkungan.

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Ingat Indonesia ini banyak tanah ulayat. Jika rumor itu benar, betapa besar kerugian kita. Lahan produktif hancur demi membuka investasi dan industri. Saat lahan rusak, mereka akan tarik saham mereka dari Negara kita. Tinggalah kita mendapati hasil dari bencana Investasi. Lahan yang tak bisa digarap lagi, industri mati.

Banyaknya konflik lahan, membuat mantan Presiden SBY tahun 2011 mengusulkan KSP Kebijakan Satu Peta Satu Data. Ini upaya untuk menjamin keamanan masyarakat dari tata kelola ruang yang banyak tumpang tindih.

Oleh: Dedy Gustiawan; Mahasiswa Planologi UIR

896 0

Artikel Terkait

Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Remizen

Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau
Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Remizen

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan
Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Remizen

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Artikel Lainnya

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020
Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Remizen

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019
Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Remizen

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Komentar