Remahan.com

Menyambut Kemerdekaan Riau Dalam Bayang-bayang Asap

Oleh: Razali; Bupati Himaprodi PPKn FKIP UNRI

REMAHAN.com - Menjelang HUT RI yang ke 74 kado spesial datang dari Riau, yaitu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kembali terulang di Provinsi Riau.

Kabut asap ini mengakibatkan udara beberapa wilayah di Provinsi Riau tercemar, dan jarak pandang pun terganggu. Tentu dampak kabut asap ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat.

Harapan dan mimpi masyarakat Riau terlepas dari kabut asap semenjak dua dekade lalu belum terwujud.

Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi adanya 138 titik panas atau hot spot di Provinsi Riau. Dan fakta yang harus ditanggung oleh masyarakat Riau saat ini sumber hotspot atau titik api ini bersumber dari lahan korporasi sawit dan sebagainya yang selama ini mencari keuntungan dari Bumi melayu Riau.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup korporasi memiliki kewajiban untuk menjaga lahan konsesinya dari kerusakan lingkungan.

Selain itu juga mengatur bila pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Janji Pemerintah Daerah Riau yang pernah dijanjikan oleh Gubernur Riau Syamsuar dalam 100 kerja mengenai sosialisasi dan penanganan Karhutla belum bisa dibuktikan.

Dikutip dari beberapa media. Gubenur Riau yang baru Syamsuar mengatakan bahwa kabut asap karhutla belumlah mengkhawatirkan. Sementara titik panas atau hot spot yang sudah tersebar didelapan kabupaten dan kota di Riau tentu saja ini menjadi sinyal peringatan bahwa Pemerintah gagal dalam pencegahan karhutla di 100 hari kerja, dan harus Gercep (gerakan cepat) dalam upaya penanganan agar dampaknya bisa diminimalisir dan tidak merugikan masyarakat.

Selain dari upaya sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, tentu upaya penegakan hukum kepada pelaku baik secara personal atau pun korporasi yang terbukti harus ditindak seadil-adilnya sesuai peraturan berlaku.

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Namun dibeberapa tahun lalu penegakan hukum hanya menyasar kepada masyarakat secara personal sedangkan korporasi yang dilaporkan oleh aktivis dan penggiat lingkungan lainnya justru di SP3 dan kasusnya antah berantah.

Lemahnya penegakan hukum terutama kepada korporasi ini menjadi PR serius yang harus dituntaskan pemerintah dan penegak hukum.

Di 74 tahun kemerdekaan Indonesia ini harus menjadi akhir cerita panjang kabut asap di Indonesia terkhusus Riau. Rm

195 0

Artikel Terkait

Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Remizen

Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau
Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Remizen

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan
Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Remizen

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Artikel Lainnya

Merisaukan Omnibus Law
Merisaukan Omnibus Law

Remizen

Merisaukan Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020
Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Remizen

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Komentar