Remahan.com

Kontra Perpanjangan Masa Kontrak Blok Corridor ke Kontraktor Asing

REMAHAN.com - Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani perperpanjangan masa kontrak Blok Corridor yang akan berakhir di tahun 2023 menjadi tahun 2043 ke ConocoPhillips.

Bak kata Marwan Batubara, ConocoPhillips seperti mendapatkan durian runtuh dan dengan bangganya tersenyum bahagia setelah keputusan Menteri ESDM tersebut.

Adanya perpanjangan masa kontrak, itu hanyalah sebagai tampilan kamuflase agar dengan gampangnya orang yang memiliki kepentingan di Blok Corridor mendapatkan yang diinginkannya.

Melihat keputusan Menteri ESDM, memunculkan opini-opini di berbagai kalangan. Kepala SKK Migas mengatakan bahwa keputusan itu dilakukan karena cadangan yang ada di Blok Corridor harus memiliki tambahan agar bisa stabil dan diperkirakan di tahun 2026 hanya bersisa 2 TCF.

Jika diasumsikan, cadangan Blok Corridor tersisa sekitar 2 TCF di tahun 2026 sedangkan harga rata-rata gas adalah US$ 8-10/mmbtu, maka potensi pendapatan kotor Blok Corridor (sebelum dipotong biaya eksploitasi) adalah sekitar US$ 16–20 miliar atau sekitar Rp 224–280 triliun pada kurs Rp 14.000 per US$. Apalagi pendapatan sebelum tahun 2026.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Tidak mungkin ConocoPhillips sangat bersemangat untuk kembali mengelola Blok Corridor dengan sisa cadangan yang sudah diprediksi tersebut. Memandang hal ini, ConocoPhillips menilai Pertamina tidak memiliki kapasitas untuk mengelola Blok Corridor.

Opini tersebut seolah-olah meremehkan BUMN yang seakan tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing.

Perpanjangan kontrak yang dilakukan menimbulkan segudang pertanyaan. Mengapa tidak? Lihat, dengan begitu mudahnya perpanjangan dilakukan tanpa memperhatikan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada. Apakah lupa atau memang disengaja?

Jika kita menilai maka jelas ini merupakan unsur kesengajaan yang sudah dirancang, karena mereka yang membuat keputusan adalah orang yang cerdas sehingga diletakkan di posisi strategis tersebut. Pastilah mereka sangat memahami regulasi yang ada. Adanya indikasi unsur kesengajaan inilah, membuat kita berpikiran bahwa ada kepentingan besar yang sudah dipersiapkan dibalik ini semua.

Gaungan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional tentu harus dibuktikan, bukan sekedar slogan untuk menarik kepercayaan atau sebatas penyebar janji.

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Saat ini, pengelolaan Blok Corridor yang seharusnya bisa diserahkan ke BUMN, nyatanya tidak terlaksana dengan baik justru diserahkan dan dipercayakan ke kontraktor asing. Melihat keputusan itu, krisis kepercayaan terhadap BUMN mulai terlihat oleh pemerintah.

Pemerintah tidak memberikan peluang BUMN untuk mencoba mengelola kekayaan negeri. Seakan BUMN bukanlah dari tanah Pertiwi sehingga tidak menjadikannya sebagai prioritas dalam mengelola kekayaan negeri ini.

Kita bisa melihat dan memahami sendiri maksud dari pasal 33 UUD 1945, bahwa seluruh yang ada di dalam negeri tidak lain untuk kemakmuran bangsa itu sendiri dan terutama pribumilah yang harus mengelolanya. Agar tercipta juga sesuai yang pernah Bung Karno sampaikan terkait kekayaan negeri, yakni dari kita dan untuk kita.

Penampakan krisis kepercayaan masyarakat sangat nyata dengan sumber regulasi yang selalu ingin diperbaiki, supaya BUMN tidak menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kekayaan negeri ini.

Seperti kasus Blok Mahakam dan Blok Rokan, BUMN benar-benar harus berjuang untuk mengambil alih dalam pengelolaannya. Padahal sudah jelas BUMN lah yang menjadi prioritas untuk mengelola sesuai Permen ESDM No 15 tahun 2015.

Baca: Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Lantas, kenapa Menteri ESDM Ignasius memperbaharui Permen ESDM No 15 tahun 2015 ke Permen ESDM No 23 tahun 2018 yang isinya seakan sangat memandang sebelah mata kinerja dari BUMN kita(?) Apakah pemerintah benar-benar sangat tidak ingin BUMN yang mengelola? Atau takut produksi yang dihasilkan tidak sebaik asing?

Namun permen ESDM no 23 tahun 2018 dibatalkan oleh MK setelah digugat di mahkamah agung lantas seharusnya kementerian ESDM kembali berpedoman ke permen ESDM 15 tahun 2015 yg menjadikan BUMN sebagai prioritas.

Di sinilah letak kepercayaan itu, pemerintah harus yakin bahwa BUMN sudah mampu bersaing dengan asing dalam mengelola kepemilikan negeri sendiri.

Pemerintah harus berani mengambil sikap, agar BUMN lah yang mengelola seluruh kekayaan negeri guna menambah pendapatan negara, dan haruslah kekayaan tersebut kembali lagi untuk negara demi kemakmuran rakyatnya.

Lantas dibalik keputusan pemerintah ini, apakah ada sangkut pautnya dengan pasca Pilpres 2019 lalu? Apa mungkin untuk menutupi dana kampanye selama Pilpres atau sebatas mencari keuntungan lain jika asing yang mengelola?

Baca: Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Jelas ini merupakan keputusan yang salah ketika masa kabinet akan berakhir atau pasca Pilpres yang menyedot uang negara hingga Rp 25 Triliun.

Pemerintah beralasan bahwa jika asing yang mengelola sangatlah bagus dari segi produksi atau lain halnya yang membuat pendapatan negara meningkat. Jika ditelusuri, pendapat tersebut sangat salah, karena pemerintah belum mengizinkan BUMN untuk mencoba memegang pengelolaan tersebut secara 100 persen.

Sehingga asing sangat diagungkan sedangkan BUMN dipandang hina oleh pemerintah sendiri.

Kalau sudah begini, awan gelap sepertinya belum akan beranjak dari langit Indonesia. Bukan tidak mungkin justru akan semakin gelap dan suram di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua kalinya.

Untuk merealisasikan perkataan Presiden Joko Widodo terkait peningkatan ketahanan energi nasional dan kedaulatan energi, sudah sepatutnya BUMN diberikan kepercayaan untuk mengelola kekayaan alam yang terkandung di bumi Pertiwi demi kemakmuran rakyat dan segera membatalkan perpanjangan Blok Corridor ke ConocoPhillips.

Baca: Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Itulah jalan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jika tidak, bisa saja krisis kepercayaan akan terus bermunculan dari masyarakat kepada pemerintah, apalagi setelah adanya permasalahan perpanjangan kontrak Blok Corridor ke ConocoPhillips sebagai pihak asing.

Oleh: Syafrul Ardi (Korsu Energi Minerba BEM SI dan Presiden BEM UNRI)

585 0

Artikel Terkait

Merisaukan Omnibus Law
Merisaukan Omnibus Law

Remizen

Merisaukan Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020
Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Remizen

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Artikel Lainnya

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019
Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Remizen

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau
Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau

Remizen

Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau

Hima Prodi PPKn FKIP UNRI siap Gelar Olimpiade PPKn-9 Se Nasional
Hima Prodi PPKn FKIP UNRI siap Gelar Olimpiade PPKn-9 Se Nasional

Remizen

Hima Prodi PPKn FKIP UNRI siap Gelar Olimpiade PPKn-9 Se Nasional

Komentar