Remahan.com

Kebijakan Rektor Asing

Oleh: Dirjen Pendidikan Kementrian Sosial Masyarakat BEM Universitas Riau

REMAHAN.com - Awal mula dari permasalahan yang sedang terjadi mengenai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saat ini adalah wacana dari Menristekdikti M. Nasir untuk merekrut rektor asing untuk kemudian mengelola PTN yang ada di Indonesia.

Hal ini dipicu dari keberhasilan negara di Arab Saudi yang menaikkan peringkat perguruan tingginya yang dulu tidak masuk perhitungan sampai ke peringkat 200 besar dunia.

Wacana perekrutan rektor WNA untuk PTN ini banyak mendapat tanggapan negatif dari berbagai pihak. Ada kekhawatiran masuknya rektor WNA ke PTN akan merusak nasionalisme dan mengganggu birokrasi pendidikan milik Pemerintah Indonesia.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Selain itu, juga menimbulkan pertanyaan tentang kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Pendidikan tinggi memang terkait dengan masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena PTN merupakan institusi milik negara, dan bukan milik privat/swasta, sehingga dalam kegiatan operasional sehari-hari mengacu pada birokrasi pemerintah.

Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari kita, mengingat peran vital rektor dalam pengambil kebijakan tertinggi pada suatu perguruan tinggi. Apakah memang diperlukan rektor dari luar negeri untuk percepatan dan peningkatan kualitas PTN di Indonesia.

Polemik Rektor Asing

Pendidikan tentunya salah satu parameter yang penting untuk terus ditingkatkan suatu negara. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik akan dihasilkan dalam sebuah proses yang salah satu nya adalah dengan pemenuhan pendidikan yang baik.

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Pendidikan tinggi sejatinya bukan lagi memikirkan tentang memikirkan nilai, tetapi lebih mengutamakan daya guna dan daya saing di dunia kerja. Dan juga tidak mengesampingkan salah satu tonggak dan dasar dari setiap perguruan tinggi, yaitu tridharma perguruan tinggi.

Dalam pengaplikasiannya, diharapkan fokus dari tiap perguruan tinggi bukan soal pendidikan saja, tetapi juga mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Dalam pengamalannya, tentulah perguruan tinggi harus lah yang memang mengerti juga kebutuhan dari setiap daerah masing-masing.

Tentu semua itu harus direalisasikan oleh pemimpin dari perguruan tinggi, yakni rektor. Tugas nya tidak hanya mengurusi masalah akademis, tetapi juga membangun relasi dengan pihak eksternal agar terjaganya setiap alumni yang akan bekerja disuatu tempat dan meningkatkan jumlah sarjana disuatu tempat.

Dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi memang perlu dilakukan berbagai cara yang efektif seperti meningkatkan kualitas SDM pengelola PTN, meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perguruan tinggi, peningkatan kesejahteraan dosen dan staf perguruan tinggi, dan sebagainya.

Baca: Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Selain itu, perlu dilihat regulasi mengenai perguruan tinggi yang mengatur bahwa rektor PTN adalah dosen PTN yang diberi tugas tambahan untuk memimpin perguruan tinggi.

Mengingat rektor PTN adalah dosen PTN, maka secara jelas dapat dipahami bahwa rektor yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan WNA.

Permenristek Dikti No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi Rektor/Ketua/Direktur PTN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik sebagai berikut:

(1) bagi calon Rektor universitas/institut paling rendah Lektor Kepala; atau (2) bagi calon Ketua sekolah tinggi dan politeknik/akademik paling rendah Lektor.

Baca: Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Dengan demikian, secara logis dapat dipahami bahwa Rektor/Ketua/Direktur PTN haruslah orang Indonesia asli (WNI), karena tidak mungkin orang asing (WNA) diangkat menjadi PNS di Indonesia.

Oleh karena itu, jika Menristek Dikti ingin merekrut WNA menjadi Rektor/Ketua/Direktur PTN, maka hal itu bertentangan dengan regulasi yang ada.

Wacana ini merupakan wacana yang berbahaya bagi negara, karena birokrasi pendidikan milik negara akan diintervensi oleh WNA. Jika WNA menduduki posisi Rektor/Ketua/Direktur PTN maka bukan tidak mungkin akan terjadi penyusupan nilai-nilai asing yang tidak relevan dengan nilai-nilai budaya kita.

Selain itu, duduknya WNA menjadi Rektor/Ketua/Direktur PTN juga memungkinkan terjadinya berbagai hal yang mengancam keselamatan data birokrasi NKRI yang dapat berakibat fatal bagi kelangsungan Indonesia ke depan.

Baca: Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah: (1) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kerpentingan nasional dan daya saing bangsa; (3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mempraktikkan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tersebut, diperlukan Rektor/Ketua/Direktur yang berkualitas tinggi, yang mampu memimpin PTN untuk menciptakan SDM-SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di setiap kancah kehidupan demi kepentingan Indonesia.

Peran pimpinan (Rektor/Ketua/Direktur) yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan untuk mengarahkan PTN agar mencapai performa maksimal. Rektor/Ketua/Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan perguruan tinggi yang mencakup proses pembelajaran, tenaga pengajar, SDM pendukung, fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan tinggi.

Mengenai wacana tentang perekrutan WNA untuk menduduki posisi rektor PTN, Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali secara cermat. Pemerintah justru harus berupaya meningkatkan kualitas PTN ke depan dengan mengedepankan rasa nasionalisme dan tetap mempertahankan harga diri atau martabat bangsa.

Baca: Merisaukan Omnibus Law

Nasionalisme dan harga diri atau martabat bangsa sangat penting ditanamkan di setiap relung hati mahasiswa, agar mereka kelak menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuannya tersebut untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dengan demikian, PTN adalah lembaga yang ikut menegakkan kedaulatan dan kejayaan Indonesia.

Penutup

Berdasarkan regulasi yang ada, rektor PTN adalah Dosen PNS, yang sudah pasti berarti orang Indonesia asli (bukan WNA). Selain itu, DPR RI perlu terus mengingatkan bahwa PTN adalah lembaga milik negara (bukan privat/swasta) sehingga pengelolaan dan kepemimpinan sepenuhnya harus dilakukan oleh orang Indonesia sendiri dan bukan orang asing.

Perlu diskusi yang mendalam dan harmonisasi pendapat antara DPR RI dan Pemerintah tentang hal ini, agar PTN tetap dikelola dan dipimpin oleh WNI dan bukan WNA, apapun alasannya. Rm

246 0

Artikel Terkait

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020
Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Remizen

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019
Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Remizen

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Artikel Lainnya

Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau
Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau

Remizen

Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau

Hima Prodi PPKn FKIP UNRI siap Gelar Olimpiade PPKn-9 Se Nasional
Hima Prodi PPKn FKIP UNRI siap Gelar Olimpiade PPKn-9 Se Nasional

Remizen

Hima Prodi PPKn FKIP UNRI siap Gelar Olimpiade PPKn-9 Se Nasional

Kadar : Syamsuar Berhak Angkat Orang Dekat Sebagai Pejabat
Kadar : Syamsuar Berhak Angkat Orang Dekat Sebagai Pejabat

Remizen

Kadar : Syamsuar Berhak Angkat Orang Dekat Sebagai Pejabat

Komentar