Remahan.com

Kabut Asap, Berikut Pernyataan Sikap FKPMR Ditujukan pada Presiden dan Gubri

REMAHAN.com - Sejak 1997, kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) terus terjadi hingga tahun 2019 ini.

Kualitas lingkungan hidup (environment) di Provinsi Riau terus menurun dan sekarang jutaan rakyat Riau menderita akibat terpapar kabut asap.

Kondisi api yang membara di lahan gambut, hutan, dan perkebunan sawit semakin meluas dan sudah tidak tertanggulangi oleh tim pengendali karlahut di lapangan.

Menurut Kepada BNPB, luas gambut Riau yang terbakar lebih dari 40.000 hektar (terluas di Indonesia). Kondisi alam Riau yang semula penuh dengan vegetasi hutan, flora dan fauna, kini porak poranda dan luluh lantak akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi.

Sejak bulan Agustus 2019, kondisi asap semakin tebal, dan tingkat pencemaran udara semakin tidak sehat. Bahkan sudah masuk level berbahaya.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya www.bmkg.go.id menempatkan kualitas udara Kota Pekanbaru, Riau dengan kategori berbahaya.

Sementara menurut aplikasi AirVisual Air Quality, Index kondisi udara Riau mencapai angka 603 US AQI (Air Quality Index). Angka tersebut masuk kategori hazardous atau membahayakan.

Karena sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan anak-anak (bisa menyebabkan kanker, dan idiot syndrome, dan lainnya). Maka sejak hari selasa tanggal 10 September 2019 sampai hari ini sekolah sudah diliburkan.

Merujuk peraturan perundangan di Indonesia antara lain :

- Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

- Undang undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Peraturan Pemerintah P 21 tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana;

- Undang undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- UU no 26 tahun 2014 tentang Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas;

Dengan ini, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk:

Baca: Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

- Menetapkan status Provinsi Riau sebagai Daerah Darurat Bencana, dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk menanggulangi bencana tersebut.

- Menindak tegas semua korporasi atau perorangan yang menyebabkan timbulnya Karlahut. Karena pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan kemanusiaan dengan kategori Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime).

- Segera melakukan segala upaya untuk mengurangi penderitaan masyarakat, antara lain mengevakuasi (mengungsikan) penduduk yang rentan bencana yaitu para manula, ibu hamil dan ibu menyusui, bayi dan anak - anak. Termasuk mendirikan pos pos pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menempatkan tenaga medis, para medis, peralatan dan obat obatan yang diperlukan.

- Semua pejabat pemerintahan (termasuk pimpinan dan anggota DPRD) se Provinsi Riau untuk tidak meninggalkan daerah dengan alasan apapun. Sehingga setiap saat bisa memberikan pertolongan dan melakukan koordinasi dengan para petugas yang berada di lapangan untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan memadamkan Karlahut.

- Memberikan informasi terbuka dan lengkap kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penanggulangan bencana Karlahut di Provinsi Riau.

Baca: Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Demikian pernyataan sikap FKPMR yang diterima redaksi Remahan.com, Selasa (17/9/2019). Dalam hal ini dalam hal ini DR. Chaidir selaku ketua umum. Rls/Rm

228 0

Artikel Terkait

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan
Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Remizen

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Merisaukan Omnibus Law
Merisaukan Omnibus Law

Remizen

Merisaukan Omnibus Law

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Artikel Lainnya

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020
Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Remizen

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019
Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Remizen

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau
Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau

Remizen

Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau

Komentar