Remahan.com

Dikunjungi Anggota DPR RI, Bawaslu Riau Paparkan Persiapan Pilkada 2020

REMAHAN.com - Arsyadjuliandi Rachman, Anggota Komisi II DPR RI yang juga mantan Gubernur Riau melakukan Kunjungan Kerja ke Bawaslu Riau, Kamis (16/01/2020).

Andi Rachman, panggilan akrab Arsyadjuliandi Rachman dalam kunjungan ini bermaksud memeriksa kesiapan Bawaslu Riau dalam mengawal Pilkada serentak 9 Kabupaten/Kota tahun 2020 di Riau.

Andi Rachman mengatakan bahwa, kunjungan kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan dari Komisi II DPR RI agar pelaksanaan Pilkada serentak se-Indonesia dipastikan berjalan baik, aman, tertib, akuntabel dan berkualitas.

Pertemuan diawali dengan pemaparan kesiapan pengawasan pilkada serentak di 9 Kabupaten/Kota se-Riau oleh ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan.

Rusidi menyampaikan rencana serta strategi Bawaslu Riau dalam mengawal Pilkada 2020. Yang mana dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa fokus pengawasan mengedepankan Pencegahan daripada Penindakkan.

Baca: Pemuda Kelurahan Peranap Bagi-bagi Paket Sembako, Roni: Rencananya Rutin Tiap Pekan

Lanjut Rusidi menjelaskan, bahwa Bawaslu Riau telah melakukan Perekrutan Panwascam di 9 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020 di Riau.

"Saat ini, kami sedang melakukan pengawasan terhadap perekrutan PPK yang sedang berlangsung." kata Rusidi.

Lebih lanjut Rusidi menjelaskan bahwa, Bawaslu Provinsi Riau, akan membuat posko pengawasan di setiap desa dan menyiapkan 10 orang kader pengawas pemilu di posko tersebut.

Sementara itu, Neil Antariksa Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga menyampaikan bahwa menghadapi tahapan pencalonan Bupati/Walikota yang mulai ramai saat ini, Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dengan mengistruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota agar menyurati Bupati, Walikota, dan wakilnya yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2020, agar tidak melakukan pergantian jabatan atau mutasi jajarannya terhitung tanggal 8 Januari 2020.

"Beberapa waktu lalu, kami telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyurati Bupati, Walikota serta wakilnya yang mencalonkan diri kembali, agar tidak melakukan pergantian jabatan atau mutasi pada jajarannya terhitung tanggal 8 Januari 2020." jelas Neil.

Baca: Khawatir Penyebaran Covid-19 Meluas, DPP IKA UIR Turunkan Relawan

Sedangkan Amiruddin Sijaya Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2020 ini, Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu harus kerja extra untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Saat ini kepercayaan masyarakat sedikit tercederai oleh ulah oknum penyelenggara di Jakarta.

Gema Wahyu Adinata, Koordinator Divisi Penindakkan Pelanggaran memberikan masukan terkait sanksi Pidana Pemilu.

Gema menilai bahwa sanksi yang ada pada UU 7 Tahun 2017 lebih banyak kepada sanksi Pidana. Dan berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 yang lalu, banyak masyarakat kecil yang terkena sanksi pidana.

Gema berharap agar kedepan UU Pemilu lebih memperkuat sanksi administrasi dibandingkan sanksi Pidana.

"Tanpa bermaksud melangkahi pimpinan kami di Bawaslu RI, saya berharap agar DPR RI memperkuat sanksi Administrasi daripada sanksi Pidana, karena yang menjadi korban justru masyarakat kecil." ujar Gema.

Baca: Kompensasi Belum Dibayarkan, Warga Duri Blokade Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai

Mendapat penjelasan dan masukan dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Andi Rachman mengaku sangat bersyukur Bawaslu Riau telah menunjukkan persiapan yang matang dan terencana dalam menghadapi Pilkada di Riau.

"Saya menyimpulkan tidak ada kendala yang berarti. Hasil pertemuan ini, akan saya bawa dalam Rapat Komisi II di Jakarta, " jelasnya. Rls/Rm

137 0

Artikel Terkait

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau
Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Remizen

Pernyataan Sikap BEM Unri Terkait Penanganan Covid-19 di Riau

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan
Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Remizen

Keterlambatan dan Ketidaktegasan Pemegang Kendali Kekuasaan

Merisaukan Omnibus Law
Merisaukan Omnibus Law

Remizen

Merisaukan Omnibus Law

Artikel Lainnya

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik
Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Remizen

Himpunan Mahasiswa Kecamatan Bandar Laksamana 2019-2020 Dilantik

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019
Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Remizen

Pelatihan Pemanfaatan Plastik Bekas Menjadi Barang Guna oleh Mahasiswa Kukerta Unri 2019

Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau
Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau

Remizen

Bahaya Klientelisme Mengintai Kinerja Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Provinsi Riau

Komentar